Sosialisasi Pos Pelayanan Hukum oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Universitas Palangka Raya

---

Palangka Raya, 13 Februari 2025 - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menggelar Sosialisasi Pos Pelayanan Hukum di Universitas Palangka Raya. Acara ini berlangsung di Gedung PPIIG, Ruang Theater A, Lantai 6, pada hari Kamis, 13 Februari 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat tentang akses terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara yang disediakan oleh kejaksaan. Sosialisasi ini menghadirkan Amardi Petrus Barus, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tata Usaha Negara (TUN) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, sebagai pemateri utama.

Turut hadir dalam acara ini Prof. Dr. Agus Haryono, M.Si., Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UPR, yang memberikan sambutan serta mendukung penuh kegiatan ini sebagai bentuk edukasi hukum bagi mahasiswa.

Acara diawali dengan sambutan Prof. Dr. Agus Haryono, M.Si, Dekan FMIPA UPR, yang menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi mahasiswa, terutama dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat yang taat hukum.

"Mahasiswa sebagai agen perubahan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hukum. Sosialisasi ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memahami bagaimana kejaksaan berperan dalam membantu masyarakat dalam aspek hukum perdata dan tata usaha negara," ujar Prof. Agus.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Amardi Petrus Barus, S.H., M.H, yang meberikan wawasan mendalam tentang berbagai layanan hukum yang dapat diakses melalui Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

 

Dalam pemaparannya, Amardi Petrus Barus, S.H., M.H. menjelaskan beberapa layanan utama yang diberikan melalui Pos Pelayanan Hukum, antara lain :

· Bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

· Pendampingan hukum bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam sengketa hukum.

· Pemberian pendapat hukum (legal opinion) bagi pihak yang membutuhkan Pertimbangan hukum dari kejaksaan.

· Pencegahan sengketa hukum melalui penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Beliau menegaskan bahwa layanan ini terbuka untuk semua kalangan, termasuk mahasiswa yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi.

"Pos Pelayanan Hukum ini hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak mereka dalam perlindungan hukum. Kejaksaan siap membantu dengan pendampingan dan edukasi hukum agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam menghadapi permasalahan hukum," jelasnya.

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Acara ini semakin menarik dengan adanya sesi diskusi interaktif, dimana peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pemateri terkait berbagai isu hukum yang mereka hadapi.

Salah satu pertanyaan diajukan oleh Atilla, mahasiswa Fakultas MIPA UPR, yang ingin mengetahui bagaimana prosedur bagi mahasiswa untuk mendapatkan layanan konsultasi hukum dari kejaksaan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Amardi Petrus Barus, S.H., M.H. menjelaskan bahwa mahasiswa maupun masyarakat umum bisa langsung datang ke Pos Pelayanan Hukum di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan membawa dokumen pendukung terkait permasalahan hukum yang dihadapi.

Antusiasme peserta terlihat jelas dalam sesi ini. Banyak mahasiswa yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai peran kejaksaan dalam membantu penyelesaian sengketa hukum, baik di ranah perdata maupun tata usaha negara.

Acara ini diakhiri dengan penyampaian harapan dari Prof. Dr. Agus Haryono, M.Si., yang berharap bahwa kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa.

"Kami berharap mahasiswa dapat memahami bagaimana hukum berperan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan adanya sosialisasi ini, mereka bisa lebih sadar akan hak dan kewajiban hukum yang mereka miliki," ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa dan masyarakat semakin memahami pentingnya akses terhadap layanan hukum serta bagaimana mereka dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis : Nur Hidayat

Editor : Tri H.S